28 Februari 2023
FGD Pemaparan Program Dalam Rangka Penyusunan Programa Penyuluhan Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2024Pusat Penyuluhan BP2SDM Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 21 dan 23 Februari 2023 menggelar Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka Penyusunan Programa Penyuluhan Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2024 yang dilaksanakan secara hybrid yaitu melalui tatap muka langsung serta secara virtual melalui aplikasi Zoom Cloud Meeting dan disiarkan melalui live Youtube Pusat Penyuluhan. Kegiatan ini diselenggarakan untuk mengetahui keterlibatan program dan kegiatan di setiap Eselon 1 (satu) lingkup KLHK dalam kegiatan penyuluhan kehutanan sebagai dasar penyusunan Programa Penyuluhan Tingkat Nasional Tahun 2024. FGD ini dihadiri sekitar 450 orang yang terdiri 427 orang peserta online dan 23 orang peserta offline. Adapun peserta offline yaitu Penyuluh Kehutanan Pusat Penyuluhan beserta narasumber sedangkan peserta online yaitu Penyuluh kehutanan lingkup Dinas Kehutanan/LHK provinsi dan UPT KLHK dan perwakilan dari Kepala Dinas Kehutanan/LHK provinsi dan UPT KLHK. Dalam rangka mendukung program dan kegiatan Eselon I lingkup KLHK di tingkat tapak yang terkait dengan pendampingan Penyuluh Kehutanan untuk pencapaian kinerja yang optimal maka diperlukan perencanaan dan sinergitas serta kolaborasi.
Acara ini diawali pembukaan oleh MC Ida Gusti Nurul, S.Hut PKA Pusat Penyuluhan. Setelah menyanyikan” Lagu Indonesia Raya” yang dilanjutkan dengan “Mars Penyuluh Kehutanan”. Pada kesempatan kali ini Kepala Pusat Penyuluhan yang diwakili oleh Dr. Ir. Mariana Lubis, MM Penyuluh Kehutanan Ahli Utama menyampaikan pengantar yang berjudul “Programa Penyuluhan Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2024”. Setelah mendengarkan pengantar Kepala Pusat Penyuluhan selanjutnya pemaparan dari masing-masing narasumber. Lima narasumber hadir untuk menyampaikan program dan kegiatannya.
Narasumber pertama oleh Agus Rusly, S.Pi., M.Si, dari Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) dengan paparan yang berjudul “Program dan Kegiatan Ditjen PPI Tahun 2023”. Menurut beliau sasaran program kegiatan adalah menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari sektor limbah dan kehutanan yang mendukung pembangunan rendah karbon. Kontribusi Penyuluh Kehutanan dalam program PPI yaitu terlibat dalam mendukung percepatan pencapaian target Program Kampung Iklim (ProKlim). Dimana target Proklim sampai dengan 2024 sebanyak 20.000. Penyuluh Kehutanan dapat berkontribusi pada upaya peningkatan peran masyarakat dalam penurunan emisi melalui REDD+ dan terlibat aktif dalam kegiatan penyuluhan/ sosialisasi/ kampanye/ penyadartahuan masyarakat dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta mendukung pengembangan masyarakat peduli api (MPA)
Narasumber kedua Dr. Sylvana Ratina, M.Si. Analis Kebijakan Utama pada Direktorat Jenderal KSDAE menyampaikan paparannya yang berjudul “Program Pendampingan Penyuluhan Pada Ditjen KSDAE. Program Ditjen KSDAE yang memerlukan fungsi penyuluhan kehutanan antara lain Perencanaan Kawasan Konservasi, Pengelolaan Kawasan Konservasi, Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies Dan Genetik, Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Pemulihan Ekosistem, Pembinaan Pengelolaan Ekosistem Esensial. Program-program tersebut sangat dimungkinkan didukung oleh penyuluh kehutanan
Narasumber ketiga Dr. Deden Nurochman, S.Hut, MP dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL). Beliau menyampaikan PHL belum memiliki Penyuluh Kehutanan. Jika dilihat dari kegiatannya ada banyak kegiatan yang dapat didampingi oleh Penyuluh Kehutanan. Saat ini PHL dibantu oleh Penyuluh Kehutanan yang ada di KPH Dinas Kehutanan/LHK yang ada di provinsi dalam hal pengurusan SVLK. Adapun sinergitas Penyuluh Kehutanan dalam program dan kegiatan Ditjen PHL yaitu Penguatan Kelembagaan, Fasilitator Tingkat Tapak, Pendampingan/Penguatan, Pendamping/fasilitasi Perdagangan Karbon.
Narasumber yang keempat Hasnawir S.Hut M.SC, PH.D dari Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. Menurut beliau, pada tahun 2024 terdapat rencana alokasi 2.500 pendamping Perhutanan Sosial. Jumlah tersebut tersebar di regional Sumatera sebanyak 700 pendamping, Jawa 200 pendamping, Kalimantan 400 pendamping, Bali Nusra 300 pendamping, Sulawesi 700 pendamping dan regional Maluku Papua 200 pendamping. Pendamping PS tersebut dapat diisi oleh Penyuluh Kehutanan. Namun untuk mendapatkan pendamping tidaklah mudah disamping kuantitasnya kualitas menjadi perhatian juga.
Narasumber yang terakhir M. Safari Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Rehabilitasi Hutan (PDASRH). Beliau mengatakan “Di tahun 2023, pendampingan, bimtek kegiatan, prakondisi sosial PDAS melibatkan penyuluh kehutanan”. Saat ini PDASRH membutuhkan Penyuluh Kehutanan dalam konteks pendampingan pra kondisi dan hasil rehabilitasi tersebut terus dikawal agar hasilnya optimal.
Sesi berikutnya tanya jawab yang merupakan sesi menarik bagi peserta, terbukti dari banyaknya pertanyaan yang disampaikan melalui link yang dibuka panitia. Di ujung acara moderator menyampaikan bahwa “Ada benang merah diantara 5 eselon1 terkait, bahwa ke depannya masing masing eselon 1 sangat membutuhkan penyuluh kehutanan. KSDAE sangat luas namun penyuluhnya terbatas. begitu juga dengan 4 eselon 1 lain”. Harus terus dilakukan pemahaman di tingkat tapak bahwa kelompok memerlukan pendampingan Penyuluh Kehutanan. Sinergi menjadi tantangan baik oleh Penyuluh Kehutanan maupun instansi. Memulai lebih baik daripada hanya berbicara saja, pertemuan ini menjadi tantangan untuk penyusunan Programa Penyuluhan Kehutanan Tingkat Nasional selanjutnya.
© 2024 Pusluh